Order Baru : Pengertian, Sejarah, Kebijakan, Jatuhnya

A. PENGERTIAN ORDE
Orde berasal dari bahasa Latin yaitu kata “ordo” yang berarti deretan, susunan, kelas, aturan, atau ketertiban. Oleh karena itu, pengertian orde dapat diartikan sebagai suatu bagian/anggota yang memiliki banyak unsur yang diatur melalui prinsip tertentu. Prinsip-prinsip tersebut dapat mengatur bagaimana hubungan antara unsur yang satu dengan yang lainnya, sehingga timbul suatu kesatuan yang tersusun baik.

Orde lama adalah sebuah sebutan yang ditujukan bagi Indonesia di bawah kepemimpinan presiden Soekarno. Soekarno memerintah Indonesia dimulai sejak tahun 1945-1968. Sedangkan orde baru adalah periode setelah berlangsungnya orde lama. Orde baru di Indonesia adalah sebutan untuk mewakili sistem di bawah kepemimpinan presiden Soeharto. Era presiden Soeharto berkuasa di Indonesia dimulai sejak runtuhnya orde lama pada tahun 1968 sampai dengan dimulainya orde reformasi pada tahun 1998.
B. SEJARAH ORDE BARU
1. Kebijakan Politik Orde Baru
Pemerintahan orde baru memiliki kekuasaan penuh atas jalannya perpolitikan di Indonesia pada saat itu. Hal ini tercermin pada awal terbentuknya orde baru dengan membumi hanguskan anggota partai komunis dari kancah perpolitikan Indonesia. Pemerintah orde baru hanya memberikan kesempatan politik kepada golongan-golongan tertentu saja. Menjelang pemilu yang diadakan tahun 1967, jumlah partai peserta pemilu tidak sebanyak pada saat pemilu pertama. Agenda pemilihan pemuli tahun 1967 ialah memilih anggota parlemen yang berjumlah 360 orang, jumlah ini masih ditambah dengan 100 orang yang dipilih sendiri oleh presiden untuk menduduki kursi parlemen. Hal ini tentunya berdampak pada keputusan-keputusan parlemen yang selalu menyetujui kebijakan-kebijakan pemerintah.
PENGERTIAN DAN SEJARAH ORDE BARU DI INDONESIA
Pada pemilu selanjutnya, yaitu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997, pemerintah orde baru menyederhanakan partai politik di Indonesia menjadi 3 partai saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan fusi dari partai Islam lainnya seperti PERTI, Masyumi, NU, dll. Lalu ada Partai Demokrasi Indonesia yang merupakan fusi dar partai PNI, Katolik, Murba, IPKI, dan Parkindo. Dan yang terkahir adalah partai Golkar.

Di zaman presiden Soeharto berkuasa, terdapat beberapa kejadian-kejadian politik baik dalam negeri dan luar negeri yang sangat oenting untuk diketahui, yaitu :

a. Mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia
pada era presiden Soekarno berkuasa, sempat terjadi ketegangan antara Indonesia dan Malaysia. Soekarno bahkan sempat menggemborkan ide ‘ganyang Malaysia”. Namun, di masa Soeharto, hubungan diplomatik kedua Negara kembali membaik. Normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia dimulai dengan diadakannya perundingan di Bangkok pada tanggal 29 Mei 1966-1 Juni 1966, yang menghasilkan perjanjian Bangkok. Isi perjanjian tersebut adalah :
  • Rakyat Sabah diberi kesempatan untuk menegaskan kembali pada keputusan yang telah mereka ambil dalam Federasi Malaysia
  • Pemerintah Indonesia dan Malaysia menyetujui untuk kembali menormalkan hubungan diplomatic
  • tindakan permusuhan diantara kedua belah pihak akan dihentikan
  • Setelah itu, pada tanggal 11 Agustus 1966, ditanda tanganilah isi perjanjian tersebut dengan Abdul Malik dari Indonesia dan Tun Abdul Razak yang mewakili Malaysia.
b. Kembali Menjadi Anggota PBB
Selama kekuasaan Soekarno, Indonesia pernah menyatakan keluar dari keanggotaan PBB dikarenakan terpilihnya Malaysia sebagai calon kuat anggota Dewan Keamanan PBB, faktanya Malaysia masih menjadi Negara boneka Inggris. Pada era Soeharto, Indonesia kembali menyatakan masuk ke dalam keanggotaan PBB secara resmi pada tanggal 28 September 1966.

c. Mendirikan ASEAN
Indonesia termaasuk ke dalam salah satu Negara yang mendirikan terbentuknya ASEAN, yaitu federasi Negara-negara di Asia Tenggara. Pada awalnya, ASEAN terbentuk dnegan tujuan untuk membendung paham komunis masuk, akan tetapi seiring dengan perkembangan, anggota-anggota ASEAN banyak melakukan kerjasama dalam berbagai bidang.

d. Integrasi Timor-Timor ke NKRI
sejak abad ke 16, Timor-Timor merupakan daerah yang menjadi koloni Inggris. Namun akibat kendala jarak yang cukup jauh, Timor-Timor tidak diperhatikan oleh Portugis. Akibatnya terjadi kekacauan di daerah itu pada tahun 1975. Oleh sebab itu, rakyat dan beberapa partai politik di Timor-Timor menginginkan daerahnya untuk bergabung dengan Indonesia. Secara resmi, Timor-Timor bergabung dnegan Indonesia pada tahun 1976.

e. Pembekuan Hubungan dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT)
Pada tanggal 1 Oktober 1967, pemerintah Soeharto menyatakan pembekuan hubungan diplomatik dnegan RRT. Alasannya karena pemerintah RRT sedikit banyak telah membantu pemberontakan G30S/PKI di Indonesia dengan memberikan bantuan-bantuan baik sebelum, saat, maupun sesudah terjadinya pemberontakan. Secara resmi, Indonesia menutup kedutaannya di Peking pada tanggal 30 Oktober 1967.

2. Kebijakan Ekonomi Orde Baru
Terdapat berbagai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintahan orde baru yang mewarisi merosotnya kestabilan ekonomi pada saat akhir era orde lama. Pendapatan per kapita penduduk Indonesia yang hanya mencapai 70 dollar AS, tingginya inflasi yang mencapai 65%, membuat ekonomi Indonesia kian terpuruk. Berikut adalah kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintahan orde baru :

a. Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)
kebijakan ini mulai diterapkan pada tanggal 1 april 1969, sesuai dengan Tap MPRS No.XXII/MPRS/1966. Pemerintah orde baru melaksanakan Repelita ini sampai 5 jilid, yaitu pelaksanaan Repelita I pada tahun 1969-1974 yang memiliki fokus pada rehabilitasi prasarana penting dan pengembangan iklim usaha dan investasi, Repelita II pada tahun 1974-1979 dan  Repelita III pada tahun 1979-1984 yang memiliki focus di pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan dengan penekanan pada sector pertanian dan industri, serta Repelita IV pada tahun 1984-1989, dan Repelita V pada tahun 1989-1994 yang memiliki fokus pada penambahan pembangunan di bidang industry khususnya industry yang menghasilkan barang ekspor.
Pembangunan demi pembangunan yang dilakukan oleh presiden Soeharto yang tertulis dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) tidak terlepas dari trilogi pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan yang dianut oleh rezim orde baru, yaitu :
Trilogi Pembangunan :
  • pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat
  • pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
  • stabilitas nasional yang sehat dan terjamin
Delapan Jalur Pemerataan :
  1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat khususnya pangan, sandang dan perumahan.
  2. Pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan
  3. Pemerataan pembagian pendapatan.
  4. Pemerataan kesempatan kerja
  5. Pemerataan kesempatan berusaha
  6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita.
  7. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah Tanah Air
  8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.
b. Swasembada Beras
Di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia pernah menjadi Negara dnegan pengekspor beras terbesar di dunia pada tahun 1970-an. Dengan program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)-nya, Soeharto mampu membawa Indonesia menjadi Negara penghasil pangan yang melimpah.

c. Pemerataan Kesejahteraan Penduduk
Pemerintah Soeharto juga berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan kesejahteraan penduduk dengan program-programnya berupa penyediaan kebutuhan pangan, peningkatan gizi, pemerataan pelayanan kesehatan, keluarga berencana, pendidikan dasar, penyediaan air bersih, dan pembangunan perumahan sederhana.

3. Jatuhnya Orde Baru
Selama 32 tahun rezim Soeharto berkuasa, nyatanya tidak konsisten dan kensekuen terhadap tekad awal munculnya rezim ini yang menuntut pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Berikut merupakan beberapa latar belakang mengapa rezim orde baru tumbang setelah berkuasa selama 32 tahun, yaitu :
PENGERTIAN DAN SEJARAH ORDE BARU DI INDONESIA
1. Adanya Krisis Politik
Setahun sebelum pemilu tahun 1997, terjadi peningkatan keadaan politik di Indonesia. Pemerintahan Soeharto dianggap tidak melaksanakan cita-cita demokrasi sebagaimana mestinya. Hal ini tercermin pada kekuatan Golkar yang selalu menang selama 5 periode pemilu secara berturut-turut. Selain itu, kekuasaan pada masa orde baru yang dianggap terlalu dipegang oleh penguasa membuat rakyat semakin geram, rakyat tidak mampu berbuat banyak untuk kemajuan bangsanya.

Keadaan tersebut membuat munculnya rasa tidak percaya dari rakyat terhadap institusi Negara, termasuk DPR, MPR, dan pemerintah. Akibat ketidakpercayaan ini, muncullah gerakan reformasi yang menuntut adanya reformasi total dalam berbagai bidang, termasuk keanggotaan DPR dan MPR yang dianggap terlalu mementingkan tujuan suatu golongan dan sarat akan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

2. Adanya krisis Ekonomi
Krisis ekonomi yang melanda Negara-negara di Asia juga berdampak pada bobroknya perekonomian Indonesia pada saat itu. Indonesia mendapat dampak paling besar akibat krisis tersebut, dikarenakan pondasi perekonomian Indonesia yang rapuh, praktik KKN, dan monopoli ekonomi yang masih mewarnai pembangunan ekonomi Indonesia.  

3. Adanya Krisis Sosial
Bersamaan dengan krisis ekonomi yang melanda Indonesia, juga berdampak pada krisisnya sosial kemasyarakatan Indonesia. Rakyat Indonesia merasakan peningkatan kekerasan akibat kecemburuan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Akibatnya, banyak gerakan-gerakan reformasi yang mulai ditunggangi kelompok tertentu sehingga gerakan tersebut diwarnai dengan kerusuhan dan kekerasan.

4. Krisis Hukum
Pelaksanaan hukum di Indonesia yang dianggap rakyat tidak menyeluruh dan tidak adil juga berdampak pada munculnya gerakan-gerakan reformasi menuntut pembersihan lembaga hukum yang bersih dan transparan. Di dalam pasal 24 UUD 1945 menyatakan bahwasanya lembaga kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari belenggu pemerintah, namun kenyataannya kekuasaan kehakiman berada di bawah baying lembaga eksekutif.

5. Krisis Kepercayaan
Gerakan-gerakan mahasisw amulai gencar dilakukan untuk mendorong runtuhnya rezim Soeharto. Terlebih saat Soeharto mengumumkan kenaikan harga BBM. Namun, gerakan-gerakan tersebut berdampak pada tewasnya 4 mahasiswa Trisakti pada saat melakukan demonstrasi menuntut Soeharto lengser. Akibatnya, gerakan mahasiswa semakin gencar dilakukan. Para mahasiswa mulai menduduki gedung DPR/MPR. Mereka akan tetap bertahan di dalam gedung smapai SOeharto mengumumkan pengunduran dirinya.

Akibat peristiwa itu, Harmoko yang kala itu menjabat sebagai ketua DPR/MPR mengeluarkan pernyataan melalui DPR/MPR pada tanggal 18 Mei 1998 menuntut agar Soeharto mengundurkan diri. Lantas, presiden Soeharto mengumpulkan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat di Jakarta. Soeharto kemudian mengumumkan kebijakan tentang oembentukan Dewan Reformasi, melakukan perubahan kabinet serta melakukan pemilihan umum selanjutnya dimana dia sendiri tidak bersedia untuk dicalonkan kembali.
Namun, kebijakan-kebijakan tersebut tidak menyurutkan gerakan-gerakan masyarakat yang diwakili oleh mahasiswa pada kala itu. Gerakan semakin gencar dilakukan, pertumpahan darah tidak dapat dihindarkan, terdapat banyak pembunuhan dan pengrusakan dimana-mana. Akibatnya, pada 21 Mei 1998, presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden Republik Indonesia dan menyerahkan kekuasaannya kepada wakilnya pada saat itu, yaitu B.J.Habibie.            

Previous
Next Post »
0 Komentar