A. PENGERTIAN ORDE
Orde berasal
dari bahasa Latin yaitu kata “ordo” yang berarti deretan, susunan, kelas,
aturan, atau ketertiban. Oleh karena itu, pengertian orde dapat diartikan
sebagai suatu bagian/anggota yang memiliki banyak unsur yang diatur melalui
prinsip tertentu. Prinsip-prinsip tersebut dapat mengatur bagaimana hubungan
antara unsur yang satu dengan yang lainnya, sehingga timbul suatu kesatuan yang
tersusun baik.
Orde lama adalah sebuah sebutan yang
ditujukan bagi Indonesia di bawah kepemimpinan presiden Soekarno. Soekarno
memerintah Indonesia dimulai sejak tahun 1945-1968. Sedangkan orde baru adalah
periode setelah berlangsungnya orde lama. Orde
baru di Indonesia adalah sebutan untuk mewakili sistem di bawah
kepemimpinan presiden Soeharto. Era presiden Soeharto berkuasa di Indonesia
dimulai sejak runtuhnya orde lama pada tahun 1968 sampai dengan dimulainya orde
reformasi pada tahun 1998.
B. SEJARAH ORDE LAMA
1. Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal
Terbentuknya
Negara Kesatuan Republik Indonesia ditandai dengan proklamasi kemerdekaan pada
tahun 1945, tidak membuat Belanda menyerah untuk merebut kembali kekuasaan di
Indonesia. Terdapat banyak agresi militer yang dilancarkan oleh Belanda sejak
tahun 1945 sampai dengan 1949. Pada tahun 1949, akhirnya Belanda secara resmi
mengakui kemerdekaan Indonesia.
Sejak merdeka,
Indonesia sudah memiliki presiden yaitu Ir.Soekarno. pada masa-masa sulitnya,
Soekarno banyak memberikan pemikiran-pemikiran agar dapat mempertahankan
kemerdekaan Indonesia. Baru pada tahun 1950, Soekarno menetapkan sistem
pemerintahan bagi Indonesia. Sistem yang dipakai adalah sistem pemerintahan
demokrasi liberal. Di dalam sistem ini, presiden hanya bertindak sebagai kepala
Negara, presiden hanya berhak mangatur formatur pemilihan kabinet. Oleh karena itu,
tanggung jawab pemerintahan ada di tangan kabinet. Presiden tidak dapat
bertindak sewenang-wenang terhadap jalannya pemerintahan. Adapun kepala
pemerintahan dipegang oleh seorang Perdana Menteri.
Pada masa
demokrasi liberal ini, partai-partai seperti PNI, PKI, Masyumi memiliki
partisipasi yang sangat besar di dalam pemerintahan. Mereka mendapatkan
kursi-kursi di dalam parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat) sebagai perwakilan
rakyat Indonesia. Atas dasar amanat Undang-undang Dasar Sementara 1950, maka dibentuklah
kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Setiap kabinet yang berkuasa
harus mendapatkan dukungan mayoritas dari perlemen, jika tidak mandate yang
telah diberikan haru sdikembalikan lagi kepada presiden. Setelah itu, dibentuk
kembai kabinet baru untuk menggantikan kabinet selanjutnya agar dapat
menjalankan roda pemerintahan.
Kabinet-kabinet
yang pernah berkuasa sejak dimulainya penerapan sistem pemerintahan demokrasi
liberal adalah kabinet Natsir (1950-1951), kabinet Sukiman-Suwirjo (1951-1952),
kabinet Wilopo (1952-1953), kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953-1955), kabinet
Burhanuddin Harahap (1955-1956), kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956-1957), dan
kabinet Djuanda (1957-1959). Oleh karena itu, satu hal yang menjadi ciri dasar
pada sistem pemerintahan ini adalah kabinet yang sering berubah-ubah.
 |
| PENGERTIAN DAN SEJARAH ORDE LAMA DI INDONESIA |
Dalam
menjalankan kebijakannya, kabinet-kabinet yang terbentuk banyak mengalami
hambatan terutama dari tubuh parlemen itu sendiri. Bentuk Negara yang belum
sempurna, adanya beberapa daerah yang masih dibawah kekuasaan Belanda, dan
adanya perbedaan kepentingan politik antar anggota parlemen membuat kabinet
yang ada susah untuk menjalankan kebijakan-kebijakannya.
Pada masa
demokrasi liberal ini, Indonesia berhasil menjalankan pemuli pertama pada
tanggal 29 september 1955 dengan agenda untuk memilih anggota parlemen yang
akan dilantik pada 20 Maret 1956. Pada pemilu ini juga, Indonesia berhasil
membentuk suatu badan yang bertugas untuk menyusun konstitusi tetap dari Negara
Indonesia yang diberi nama dengan Badan Konstituante.
2. Sistem Pemerintahan Demokrasi Terpimpin
Berbagai
kekacauan yang terjadi saat diterapkannya demokrasi liberal, memaksa Indonesia
untuk mulai membentuk suatu sistem pemerintahan baru yang lebih baik. Maka pada
tahun 1959, Soekarno selaku presiden pada saat itu memperkenalkan suatu sistem
pemerintahan baru yang diberi nama Demokrasi Terpimpin. Perbedaan mendasar
antara sistem pemerintahan demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin terletaj
pada kekuasaan presiden. Di dalam demokrasi liberal, parlemen memili kekuasaan
yang luas untuk menjalankan pemerintahan dan pengambilan keputusan Negara.
Namun di dalam sistem demokrasi terpimpin, presidenlah yang memiliki kekuasaan
tersebut, bahkan presiden memikili kekuasaan hampir seluruh bidang pemerintahan.
Secara resmi,
Indonesia mulai menerapkan sistem demokrasi terpimpin sejak dikeluarkannya
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh presiden Soekarno. Maka pada saat itu, kabinet
Djuanda dibubarkan dan digantikan dengan kabinet kerja yang dipimpin oleh
Soekarno sendiri selaku perdana menteri dan Ir.Djuanda selaku menteri pertama.
Pada masa pemerintahan ini, focus kebijakan berada di sector pangan, sandang,
dan pembebasan Irian Barat. Di masa ini juga, Indonesia membentuk badan-badan
eksekutif maupun legislative seperti MPRS, DPRS, DPA, Depernas, dan Front
Nasional.
3. Gerakan 30 September 1965.
Salah satu
peristiwa yang paling membekas dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia adalah
peristiwa G30S/PKI yang masih menuai kontroversi sampai sekarang. Salah satu
versi tentang pergerakan ini timbul dari pemerintahan orde baru yang menyatakan
bahwasanya gerakan ini dilakukan untuk merebut kekuasaan tertinggi yang berada
di tangan Soekarno selaku pimpinan tertinggi Angkatan Bersenjata dan Presiden
Seumur Hidup berdasarkan konsep dalam sistem Demokrasi terpimpin. Tindakan ini
dipimpin oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan bantuan beberapa
organisasi-organisasi underbouw yang masih tersisa pasca peristiwa 1948.
Dampak-dampak
yang ditimbulkan akibat gerakan ini antara lain adalah :
a. Timbulnya Demonstrasi Menentang PKI.
Penyelesaian
terhadap G30S/PKI ini sejatinya akan diputuskan saat sidang Dwikora pada
tanggal 6 Oktober 1965. Namun, massa yang sudah tidak sabar menuntut agar
penyelasaian ini dilaksanakan secepatnya dengan cara seadil-adilnya. Maka
timbullah berbagai demonstrasi massa menuntut hal tersebut.
b. Mayjen Soeharto Diangkat Menjadi
Panglima AD
Pada saat tengah
berlangsungnya sidang Kabinet Dwikora yang dipimpin oleh Presiden Soekarno,
ajudan presiden melaporkan bahwa diluar istana terdapat pasukan yang tidak
dikenal. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Soekarno menyerahkan
pimpinan sidang kepada Wakil Perdana Menteri Dr.Johannes Leimena dan beliau
berangkat menuju istana Bogor didampingi oleh Waperdam I Dr.Subandrio dan
Waperdam II Chairul Saleh.
Di tempat yang
lain, tiga orang perwira tinggi Angkatan Darat yaitu Mayor Jenderal Basuki
Rachmat, Brigadi rJenderal M.Yusuf, dan Brigadir Jenderal Amir Mahmud bertemu
dengan Letnan Jenderal Soeharto selaku Panglima Kostrad/Pangkopkamtib untuk
meminta izin menghadap Presiden. Setelah mendapatkan izin, merek aberangkat
menuju Bogor dan melaporkan kepada Soekarno bahwa ABRI khususnya AD sudah dalam
kondisi siap siaga, namun merek ajuga meminta presiden untuk mengambil
kebijakan untuk mengatasi keadaan ini.
 |
| PENGERTIAN DAN SEJARAH ORDE LAMA DI INDONESIA |
Menanggapi
laporan tersebut, presiden Soekarno Surat Perintah Sebelas Maret atau yang
lebih dikenal dengan nama Supersemar yang ditujukan kepada Letjen Soeharto
selaku Pangkopkamtib untuk mengambil tindakan dalam rangka menjamin keamanan,
ketenangan, dan stabilitas pemerintahan demi keutuhan NKRI.
4. Jatuhnya Kekuasaan Orde Lama
Dalam rangka
menjalankan Supersemar, Soeharto menjalankan beberapa kebijakan untuk menangkap
dan meruntuhkan rezim PKI dan pengikut-pengikutnya di Indonesia.
Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi :
- Pembubaran dan pelarangan PKI dan ormas-ormasnya
- Menangkap 15 orang menteri kabinet Dwikora yang dicurigai terlibat PKI
- Membersihkan DPRGR dan MPRS dari orang-orang PKI
- Pembentukan Kabinet Ampera
Kebijakan-kebijakan
ini dirasa cukup untuk menanggapi Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) yang
dilancarkan untuk menjaga stabilitas Negara sejak dilancarkannya G30S/PKI. Di
dalam Kabinet Ampera itu sendiri, Soekarno medapatkan tempat selaku pimpinan.
Akan tetapi, pelaksanaan kebijakan tetap dipegang oleh Presidium Kabinet yang
dipimpin oleh Jend.Soeharto. akibatnya, terjadi dualisem kepemimpinan yang
menjadi kondisi kurang menguntungkan mengingat stabilitas Negara yang belum
normal.
Soekarno kala
itu masih memiliki pengaruh politik, namun kekuatannya perlahan-lahan
dilemahkan. Kalangan militer kebertaan dengan kebijakan-kebijakan yang dimabil
oleh Soekarno yang dirasa berpihak kea rah komunisme. Ditambah dengan
mengalirnya bantuan dari Uni Soviet dan Tiongkok semakin menambha kecurigaan
mereka terhadap presiden Soekarno.
Akibatnya, pada
22 februari 1967, dalam rangka untuk mengatasi konflik yang semakin memanas,
presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Jend.Soeharto. penyerahan
kekuasaan ini dilengkapi dengan Pengumuman Presiden Mandataris MPRS, Panglima
Tertinggi ABRI tanggal 20 februari 1967. Pengumuman tersebut dilatarbelakangi
atas ketetapan MPRS No.XV/MPRS/1966 yang menyatakan apabila presiden
berhalangan, maka pemegang Supersemar yang memegang jabatan presiden. Pada 4
Maret 1967, Jenderal Soeharto memberikan keterangan pemerintah di hadapan
sidang DPRHR mengenai terjadinya penyerahan kekuasaan. Namun, pemerintah tetap berpendirian
bahwa sidang MPRS perlu dilaksanakan agar penyerahan kekuasaan tetap
konstitusional. Karena itu, diadakanlah Sidang Istimewa MPRS pada tanggal 7-12
Maret 1967 di Jakarta, yang akhirnya secara resmi mengangkat Soeharto sebagai
presiden Republik Indonesia hingga terpilihnya presiden oleh MPR hasil
pemilihan umum.
