A. PENGERTIAN PENDAPATAN NASIONAL
Pendapatan adalah uang yang diterima oleh seseorang
dan perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa, laba, dan berbagai
tunjangan. Dalam lingkup ekonomi mikro,
istilah pendapatan merujuk kepada penghasilan dari penyediaan faktor-faktor
produksi untuk periode tertentu. Sementara itu, dalam lingkup ekonomi makro,
istilah pendapatan merujuk kepada pendapatan nasional suatu negara. Pendapatan
nasiona dapat didefinisikan dengan tiga pengertian berikut:
- Nilai seluruh produk (barang dan jasa) yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu.
- Jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh faktor produksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu.
- Jumlah pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu.
Mengapa pendapatan nasional didefinisikan kepada tiga
cara diatas? Umumnya diketahui bahwasanya pelaku-pelaku perekonomian sederhana
sebuah negara adalah rumah tangga (konsumen) dan perusahaan (produsen). Rumah
tangga sebagai penyalur faktor-faktor produksi perusahaan dan mereka memperoleh
pendapatan sebagai balas jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi tersebut.
Dengan menggunakan faktor-faktor produksi tersebut, perusahaan memproduksi
produk barang dan jasa yang dijual kelak kepada konsumen. Biaya yang
dikeluarkan konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa disebut pengeluaran.
Inilah dasar ketiga cara pendefinisian pendapatan
nasional. Oleh sebab itu, pendapatan nasional dapat dihitung melalui tiga cara
atau pendekatan, yaitu melalui penghitungan pendapatan nasional, produk
nasional, dan pengeluaran nasional. Ketiga penghitungan tersebut akan
menghasilkan Gross Domestic Product (GDP) atau dikenal juga dengan
Produk Domestik Bruto (PDB) yang menghitung semua barang dan jasa yang
diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu.
B. RUMUS DAN PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL
Karena pendapatan nasional didefinisikan dengan tiga
cara, terdapat pula tiga cara untuk menghitung pendapatan nasional, yaitu
melalui tiga pendekatan.
Berikut penjabarannya.
1. Pendekatan Produksi
Pendekatan produksi adalah metode penghitungan PDB
melalui penghitungan jumlah nilai seluruh produk (barang dan jasa) yang
dihasilkan dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Nilai produk yang
dihitung dalam pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang jadi. Pada
praktiknya, penghitungan tidak dilakukan terhadap seluruh produk. Terdapat
banyak barang dan jasa yang berasal dari input produksi barang lain. Bila
penghitungan barang dan jasa dihitung terhadap seluruh produk, maka akan
terjadi penghitungan ganda (double counting). Penghitungan ganda ini
akan menghasilkan nilai yang melebihi pendapatan nasional yang sesungguhnya, contohnya
seperti produksi roti. Roti berawal dari gandum, kemudian menjadi tepung, baru
diproses menjadi roti. Apabila kita menjumlahkan seluruh nilai penjualan
gandum, tepung, dan roti, nilai penjualan gandum akan terhitung tiga kali dan
nilai penjualan tepung akan terhitung dua kali. Terjadilah penghitungan ganda.
Untuk mencegah terjadinya penghitungan ganda,
digunakanlah metode penghitungan nilai tambah.
Pada setiap tahap produksi barang, yang dilakukan penambahan hanya pada
nilai tambahnya. Misalkan, harga gandum (per kg) Rp6.000 dan tepung (per kg)
8.000. Nilai tambah tepung adalah 8.000 - 6.000 = 2.000. Rincian lebih lanjut
ada pada tabel berikut.
Berdasarkan tabel tersebut, nilai produk roti yang
dimasukkan pada penghitungan pendapatan nasional adalah nilai tambahnya, yaitu
Rp12.000.
Penghitungan PDB melalui pendekatan produksi bisa
diformulasikan sebagai berikut
dengan keterangan:
PDB = Produk Domestik Bruto
VA = Value Added (nilai tambah)
1 ... n = barang yang diproduksi
Barang-barang yang diproduksi di Indonesia
digolongkan ke dalam sembilan sektor utama. Sektor-sektor tersebut meliputi:
- Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan;
- Pertambangan dan penggalian;
- Industri pengolahan;
- Listrik, gas, dan air bersih;
- Bangunan ;
- Perdagangan, hotel, dan restoran;
- Pengangkutan dan komunikasi;
- Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan;
- Jasa lain-lain.
2. Pendekatan Pengeluaran
Pendekatan pengeluaran merupakan metode penghitungan
PDB dengan menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa
yang diproduksi di dalam suatu wilayah negara selama satu periode tertentu.
Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh
empat pelaku kegiatan ekonomi, yaitu rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan
masyarakat luar negeri.
Jenis pengeluaran dari pelaku-pelaku kegiatan ekonomi
tersebut adalah sebagai berikut.
a. Pembelian atau belanja oleh rumah tangga
Kegiatan ini berupa konsumsi barang dan jasa rumah
tangga untuk kegunaan langsung mereka. Contohnya seperti pengeluaran untuk
perabotan, sabun-sabunan, dan lain-lain.
b. Pengeluaran konsumsi oleh pemerintah
Kegiatan ini berupa konsumsi barang dan jasa oleh
pemerintah untuk memperlancar dan menggerakkan perekonomian. Contohnya adalah
pembelian alat-alat kantor.
c. Pengeluaran investasi oleh perusahaan
Kegiatan ini berupa pengeluaran perusahaan untuk
menambah kapasitas produksinya seperti tambahan pembelian mesin, peluasan
bangunan kantor, dan lain-lain.
d. Pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa
ekspor
Ekspor neto adalah selisih dari ekspor dan impor.
Hasil selisih ini bisa positif maupun juga negatif.
Penghitungan PDB melalui pendekatan pengeluaran dapat
diformulasikan sebagai berikut.
PDB = C + I + G + (X – M)
dengan keterangan:
PDB = Produk Domestik Bruto
C = Consumption (konsumsi rumah tangga)
I = Investment (investasi)
G = Government expenditure (pengeluaran pemerintah)
X = Total ekspor
M = Total impor
3. Pendekatan Pendapatan
Pendekatan pendapatan merupakan metode penghitungan
PDB dengan cara menghitung jumlah seluruh pendapatan (upah, sewa, bunga, laba)
yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode
tertentu, sebagai imbalan dari faktor-faktor produksi yang digunakan oleh
perusahaan (tenaga kerja, tanah, modal, skill). Komponen yang dihitung pada
pendekatan pendapatan adalah sebagai berikut.
a. Pendapatan Faktor Produksi
Pendapatan faktor produksi berupa imbalan dari
penggunaan faktor-faktor produksi dalam perekonomian, meliputi upah, sewa,
bunga, dan laba. Di dalamnya juga termasuk faktor produksi neto ke luar negeri,
yaitu pembayaran pendapatan faktor produksi ke luar negeri dikurangi dengan
pendapatan faktor produksi dari luar negeri.
b. Pendapatan Nonfaktor Produksi
Tidak seluruh pembayaran yang dilakukan terhadap
pembelian barang ataupun jasa berasal dari penggunaan faktor-faktor produksi.
Misalnya dalam pembelian tas seharga Rp80.000, penggunaan faktor produksi dalam
proses produksi tas tersebut tentunya kurang dari Rp80.000. Selisih ini didapat
dari adanya pajak tidak langsung, subsidi, dan depresiasi.
Penghitungan PDB berdasarkan pendekatan pendapatan
dapat diformulasikan sebagai berikut.
PDB = w + r + i + Ï€ + (s – t) – dep + nfp
dengan keterangan:
PDB = Produk Domestik Bruto
w = wage (upah), balas jasa untuk tenaga kerja
r = rent (sewa), balas jasa untuk tanah
i = interest (bunga), balas jasa untuk modal
Ï€ = profit (laba), balas jasa untuk skill
s = subsidi
t = tax (pajak tidak langsung)
dep = depresiasi
nfp = net factor payment to abroad (pembayaran faktor
produksi bersih ke luar negeri)
C. KONSEP PENDAPATAN NASIONAL
Meskipun PDB merupakan poin penting dalam
penghitungan pendapatan nasional, ada konsep-konsep berkaitan lain yang tak
kalah pentingnya pula. Konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut.
1. Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross
National Product (GNP)
Penghitungan PNB dilakukan dengan menghitung nilai
semua barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh warga negara selama satu
periode tertentu. Produksi yang dihitung adalah produksi yang dilakukan oleh
warga negara dari negara yang bersangkutan, baik yang berada di dalam maupun di
luar negeri.
Terdapat perbedaan mendasar antara penghitungan PDB
dan PNB. PDB menghitung nilai produksi dalam sebuah negara tanpa memandang dari
mana warga negara tersebut berasal. PNB menghitung nilai produksi oleh seluruh
warga negara tertentu tanpa melihat dimana warga negara tersebut tinggal. Dapat
disimpulkan bahwa PNB merupakan PDB ditambah pendapatan warga negara sendiri di
luar negeri dan dikurangi pendapatan warga negara asing di dalam negeri.
2. Produk Nasional Neto (PNN) atau Net Nasional
Product (NNP)
Nilai suatu benda dalam jangka waktu tertentu bisa
menurun karena terus digunakan. Misalnya, harga mobil setahun yang lalu berbeda
dengan mobil yang baru saja diproduksi. PNN merupakan PDB dikurangi penyusutan
barang-barang modal yang ada selama satu periode tertentu. Jumlah PNN sama
dengan jumlah pendapatan rumah tangga konsumsi sebagai imbalan dari penyerahan
faktor produksi. Oleh karena itu, PNN disebut juga dengan Pendapatan Nasional
Neto atau NNI (Net Nasional Income). Namun jumlah ini belum seluruhnya diterima
oleh rumah tangga konsumsi (pemilik faktor produksi) karena harus dikurangi
lagi dengan pajak tidak langsung.
3. Pendapatan Nasional (PN) = National Income (NI)
PN merupakan PNN atau NNI dikurangi pajak tidak
langsung. Jumlah ini diterima pada rumah tangga konsumsi (pemilik faktor
produksi). Maka bisa disimpulkan juga bahwasanya PN merupakan imbalan yang
diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara atas penyerahan faktor-faktor
produksi dalam satu periode.
4. Pendapatan Perseorangan (PP) atau Personal
Income (PI)
PP merupakan PN dikurangi jaminan sosial, laba
ditahan, pajak laba perusahaan, ditambah pembayaran pindahan (transfer
payment). Pembayaran pindahan yaitu pembayaran untuk kesejahteraan atau
tunjangan lain seperti kompensasi untuk pengangguran, jaminan sosial, dan
asuransi kesehatan, yang diperuntukkan kepada individu yang telah diatur
negara. Pembayaran pindahan ini dapat menambah penghasilan seseorang namun
tidak bisa dikatakan bahwa produktivitas seseorang tersebut bertambah sejumlah
pembayaran pindahan tersebut.
5. Pendapatan Bebas (PB) atau Disposable Income
(DI)
PB merupakan pendapatan yang menjadi hal mutlak
penerima, atau bisa disebut juga dengan pendapatan yang siap dibelanjakan
dengan bebas. Penghitungan besar nilai PB adalah PP dikurangi dengan pajak
tidak langsung.
D. FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN
NASIONAL
1. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Negara dengan SDM tinggi umunya akan menghasilkan
pendapatan nasional yang juga tinggi. Ciri-ciri SDM yang berkualitas tinggi
yaitu:
- Mempunyai bekal ilmu pengetahuan yang tinggi;
- Mempunyai etos kerja yang baik;
- Mempunyai keterampilan yang baik;
- Cakap dalam teknologi dan informasi;
- Suka tantangan dan perubahan.
Kualitas SDM berperan paling besar dalam mempengaruhi
jumlah pendapatan nasional dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya. Oleh
karena itu, penting bagi setiap negara untuk menjaga kualitas SDM negara
tersebut agar tetap baik.
2. Potensi Sumber Daya Alam (SDA)
Negara dengan potensi SDA tinggi akan menghasilkan
pendapatan nasional yang tinggi pula jika mampu mengelola SDA tersebut dengan
baik. Indonesia tentunya merupakan negara yang memiliki SDA yang cukup besar.
Apabila SDA Indonesia dikelola dengan baik, maka SDA tersebut dapat
menghasilkan PDB yang tinggi bagi Indonesia.
3. Jumlah Modal yang Digunakan
Apabila suatu negara memiliki modal yang cukup untuk
mengelola sumber dayanya, maka pendapatan nasional suatu negara bisa meningkat.
Namun, jika suatu negara tidak memiliki modal yang cukup dalam mengelola sumber
daya, maka pendapatan nasional yang dihasilkan bisa tidak optimal. Umumnya
negara yang kekurangan modal akan mengundang investor asing untuk menanamkan
modal. Namun, jika suatu negara memiliki modal yang banyak, negara tersebut
justru mampu menanamkan modal ke negara lainnya.
Negara yang dijadikan sebagai negara tujuan penanaman
modal oleh investor asing biasanya memenuhi syarat-syarat berikut.
- Memiliki SDA yang cukup;
- Keamanan negara tersebut terjamin;
- Adanya undang-undang ketenagakerjaan yang kondusif;
- Dominan upah tenaga kerja murah;
- Umumnya memiliki pemerintahan yang baik dan stabil;
- Hukum negara bisa ditegakkan dengan baik;
- Birokrasi yang baik dalam penanaman modal asing.
4. Tingkat Teknologi yang Digunakan
Dengan teknologi yang bagus, jumlah barang dan jasa
akan lebih banyak dihasilkan. Sebaliknya, dengan teknologi yang tidak memadai,
jumlah barang dan jasa akan sedikit yang dihasilkan. Oleh karena itu, tingkat
teknologi yang baik mampu meningkatkan pendapatan nasional suatu negara.
5. Stabilitas Keamanan
Stabilitas keamanan dapat mempengaruhi tingkat
pencapaian pendapatan nasional negara. Jika stabilitas keamanan suatu negara
baik, maka akan mampu meningkatkan pendapatan nasional negara tersebut. Seperti
itu pula jika sebaliknya.
6. Kebijakan Pemerintah
Kebijakan pemerintah juga hal yang sangat
mempengaruhi tingkat pencapaian pendapatan nasional suatu negara. Jika suatu
negara memiliki pemerintahan yang bersih dan berkualitas, maka pemerintah
negara tersebut mampu melahirkan kebijakan-kebijakan yang tepat.
Kebijakan-kebijakan tersebut jika didukung dengan pelaksanaan yang baik akan
mampu menghasilkan pendapatan nasional yang baik pula.
7. Keadaan Geografis dan Geologis
Negara dengan letak geografis dan geologis tertentu
berisiko mengalami bencana alam yang berulang-ulang terjadi. Bencana alam yang
sering terjadi mampu merusak fasilitas atau sarana dan prasarana. Kerusakan
tersebut tentunya dapat berdampak pada pendapatan nasional negara tersebut.
8. Konsumsi, Tabungan, dan Investasi
Untuk perekonomian yang belum melibatkan hubungan
luar negeri dan belum melibatkan kegiatan pemerintah, pendapatan nasional yang
diterima oleh masyarakat hanya untuk keperluan konsumsi dan menabung. Hal
tersebut bisa dirumuskan berikut
Y = C +S
dengan keterangan:
Y =
pendapatan
C =
consumption (konsumsi)
S =
savings (tabungan)
Biasanya masyarakat menyimpan uang tabungan di bank
atau lembaga keuangan. Uang tersebut biasanya digunakan sebagai investasi dan
disalurkan sebagai sarana investasi. Hal tersebut bisa dirumuskan pula sebagai
berikut:
Y = C + I
dengan keterangan:
Y =
pendapatan
C =
consumption (konsumsi)
I =
investation (investasi)
Terdapat sejumlah faktor yang mampu mempengaruhi
konsumsi, tabungan, dan investasi berpengaruh juga pada pendapatan nasional.
Berikut faktor-faktor tersebut.
a. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi
- Faktor internal, umumnya terdiri dari jumlah pendapatan, selera, komposisi keluarga (jumlah serta usia anggota keluarga), gaya hidup, dan kebiasaan.
- Faktor eksternal, umumnya mencakup lingkungan masyarakat, kebijakan pemerintah, budaya masyarakat, harga-harga barang, dan perkembangan teknologi.
b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tabungan
- Jumlah pendapatan;
- Hasrat menabung;
- Tingkat suku bunga bank;
- Tingkat inflasi.
c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi
- Jumlah permintaan potensial;
- Besar suku bunga bank;
- Stabilitas keamanan;
- MEC (Marginal Efficiency of Capital) atau kemampuan modal untuk menghasilkan.
E. PEMANFAATAN PENDAPATAN NASIONAL (DISTRIBUSI
PENDAPATAN NASIONAL)
Penghitungan pendapatan nasional dan segala
komponennya belum cukup untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Harus
ditinjau lebih lanjut lagi bagaimana pendapatan nasional didistribusikan.
Diperlukan indikator tertentu untuk melihat bagaimana pendapatan nasional
didistribusikan. Dari indikator tersebut, jika pada hasilnya terdapat
ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan, pemerintah dapat melakukan
tindakan tertentu untuk menyeimbangkan distribusi tersebut. Ada dua indikator
yang umum digunakan dalam mengukur pendistribusian pendapatan nasional, yaitu Koefisien
gini dan Kriteria Bank Dunia. Berikut penjabarannya.
1. Koefisien Gini
Koefisien gini dapat digambarkan dalam bentuk kurva,
yaitu dalam bentuk Kurva Lorenz. Kurva Lorenz menunjukkan hubungan
kuantitatif dari persentase penduduk penerima pendapatan dan persentase
pendapatan yang benar-benar diterima selama periode tertentu. Koefisien Gini
memberikan kesimpulan ukuran konsentrasi Kurva Lorenz, dengan cara menghitung
penyimpangan garis diagonal.
Sumbu horizontal merupakan persentase kumulatif
penduduk sedangkan sumbu vertikalnya melambangkan persentase pendapatan yang
diterima masing-masing persentase penduduk. Garis diagonal tengah kurva
merupakan “Garis Kemerataan Sempurna”. Semua titik pada garis tersebut
merupakan posisi pendapatan didistribusikan secara merata, yaitu persentase
penduduk sama dengan persentase penerimaan pendapatan.
Koefisien Gini merupakan rasio luas bidang A dengan
luas segitiga OPE. Bidang A menunjukkan besarnya ketimpangan distribusi
pendapatan. Semakin jauh Kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin besar
ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi. Jika pendapatan didistribusikan
merata, semua titik akan terletak di garis diagonal dan tidak akan ada bidang A
sehingga nilai koefisien sama dengan nol. Jika hanya satu pihak saja yang
menerima pendapatan, luas bidang A akan sama dengan luas segitiga OPE sehingga
nilai koefisien adalah satu.
Bisa disimpulkan bahwa distribusi pendapatan akan
semakin merata jika nilai Koefisien Gini mendekati nol. Sebaliknya, distribusi
pendapatan semakin tidak merata jika nilai Koefisien gini mendekati satu. Nilai
Koefisien Gini bisa dihitung dengan cara berikut:
Terdapat standar tertentu dalam memaknai nilai
Koefisien Gini. Berikut tabel standar nilai Koefisien Gini.
Berikut contoh data nilai Koefisien Gini Indonesia
tahun 1984-1998
Sumber: BPS, Susenas
2. Kriteria Bank Dunia
Metode lainnya untuk menghitung distribusi pendapatan
nasional adalah menggunakan kriteria yang telah ditetapkan oleh Bank Dunia.
Kriteria Bank Dunia menghitung besarnya kontribusi dari 40% penduduk termiskin
terhadap pendapatan atau pengeluaran nasional. Kriteria tersebut dapat dilihat
dalam tabel berikut.
F. HAL – HAL YANG TIDAK MASUK KE DALAM PDB
1. Aktivitas Ilegal
PDB tidak menghitung aktivitas ilegal walaupun di
dalamnya termasuk aktivitas bisnis sehari-hari yang memproduksi barang dan jasa
serta menghasilkan pendapatan dalam faktor produksi. Aktivitas-aktivitas
tersebut termasuk perjudian, perdagangan obat-obatan terlarang, dan lain-lain.
2. Aktivitas yang Tidak Dilaporkan
Aktivitas yang signifikan dalam perekonomian tetapi
tidak terhitung oleh PDB yaitu ‘perekonomian bawah tanah’ (underground
company). Transaksi dalam perekonomian bawah tanah ini murni legal namun
tidak termasuk dalam perhitungan PDB disebabkan masalah perpajakan. Contoh
aktivitas ini yaitu pada usaha-usaha informal seperti penjualan bakso keliling.
3. Aktivitas Nonpasar
Aktivitas nonpasar mencakup aktivitas-aktivitas yang
tidak dibayar dalam perekonomian, umumnya bersifat untuk diri sendiri, sosial,
maupun sukarela. Ibu rumah tangga,
aktivis sosial, dan aktivitas untuk diri
sendiri merupakan contoh aktivitas nonpasar. Aktivitas-aktivitas ini tidak
termasuk ke dalam penghitungan PDB. Akan tetapi, aktivitas ini turut menambah
kesejahteraan dan menggunakan sumber daya.
4. Kerusakan Lingkungan
Contoh kerusakan lingkungan ini adalah sampah
radioaktif yang dihasilkan oleh pabrik pembangkit listrik tenaga nuklir. Sampah
radioaktif ini menghasilkan radiasi bagi lingkungan sekitarnya. Nilai dari
listrik yang dihasilkan oleh pabrik pembangkit ini termasuk dalam penghitungan
PDB namun kerusakan lingkungan yang terjadi tidak masuk ke dalam penghitungan.
Padahal, bisa saja kerusakan yang dihasilkan menyebabkan perlunya biaya ekomoni
yang besar untuk memulihkan keadaan kembali.
